DAMPAK KONDISI INFRASTRUKTUR TERHADAP BIAYA LOGISTIK DI INDONESIA

Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang tinggi). belum lagi adengan munculnya  ketidakadilan sosial, misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah atau mahal.

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi (dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan) maka akan terjadi masalah -- mirip dengan arteri yang tersumbat dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kondisi bahaya yang mengancam kehidupan karena darahnya tidak bisa mengalir. Ini menjelaskan situasi paradoks bahwa buah yang diproduksi di dalam negeri bisa saja lebih mahal dibandingkan dengan buah yang diimpor dari luar negeri. Beberapa tahun yang lalu konsumen di Jakarta sering mengeluh karena jeruk impor dari China lebih murah di supermarket-supermarket di Jakarta dibandingkan dengan jeruk buatan Indonesia sendiri. Selanjutnya, biaya logistik yang tinggi di Indonesia bisa menyebabkan perbedaan harga yang substansial di antara provinsi-provinsi di nusantara.Misalnya, beras atau semen jauh lebih mahal di Indonesia bagian timur daripada di pulau Jawa atau Sumatra karena biaya tambahan yang timbul dari titik produksi ke end user. Dengan kata lain, jaringan perdagangan yang lemah di Indonesia, baik antar-pulau dan intra-pulau, menyebabkan tekanan inflasi berat pada produk yang diproduksi dalam negeri.

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi di, misalnya, fasilitas manufaktur di Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi. Kenyataannya, Indonesia sering diganggu pemadaman listrik, meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi. Kasus pemadaman listrik cukup lumrah terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali

Menurut data yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin Indonesia), dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistik. Padahal dalam ekonomi negara-negara tetangga, angka ini hanya di bawah sepuluh persen. Hal-hal demikian jelas membuat para investor berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, masalah logistik yang tidak efisien (yang mencakup bidang transportasi, pergudangan, konsolidasi kargo, clearance perbatasan, distribusi dan sistem pembayaran) menghambat peluang para pengusaha untuk memperluas bisnis mereka.

Pemerintah Indonesia & Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Saat ini, tidak ada cukup banyak jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan di Indonesia (ekonomi terbesar di Asia Tenggara), sedangkan - tidak jarang - kualitas infrastruktur yang sudah ada tidak memadai. Namun, pengembangan infrastruktur Indonesia (baik infrastruktur keras maupun lunak) bukanlah tugas yang mudah. Nusantara terdiri dari sekitar 17,000 pulau (meskipun banyak dari pulau-pulau ini tidak ada penghuni dan tidak menunjukkan aktivitas ekonomi). Karena berbentuk kepulauan lebih kompleks (dan lebih mahal) untuk meningkatkan konektivitas dan menyiratkan ada kebutuhan untuk fokus pada infrastruktur maritim.

Buruknya daya dukung infrastruktur menjadi faktor utama tingginya biaya logistik. Jalan sebagai prasarana transportasi yang paling banyak digunakan, masih terdapat 17,25 persen dalam kondisi buruk. Masih sedikit simpul-simpul yang menghubungkan sistem transportasi multimoda. Tingginya biaya logistik merupakan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi daya saing perekonomian di Indonesia sehingga bisa menyebabkan turunnya iklim investasi. Biaya logistik di Indonesia yang masih berkisar 17 persen dari biaya produksi. Hal ini menyebabkan tingginya biaya produksi, sehingga dapat menurunkan daya beli pada suatu produk. Manajemen pengelolaan kegiatan transportasi masih menghadapi kendala dalam bentuk terbatasnya SDM yang berkualitas dan profesional dalam bidang transportasi, hambatan kelembagaan, daya dukung perkembangan intramoda dan multimoda yang masih kurang, penggunaan teknologi maju dalam pengelolaan transportasi yang masih minim dikarenakan terbatasnya dana.

Perbandingan infrastruktur Indonesia dengan beberapa

Negara ASEAN seperti Vietnam , Malaysia , Thailand dan Singapura

1.    Vietnam

Saat ini, Vietnam menjadi salah satu bintang dalam jajaran Negara berkembang (emerging markets). Pertumbuhan ekonominya mencapai sekitar 6-7 persen, di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor menjadi pendorong pertumbuhan ekonominya. Barang-barang merek Nike dan telepon seluler merek Samsung diproduksi di negara tersebut.

Bagaimana keajaiban terjadi? Berdasarkan analisis Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Vietnam dapat dijelaskan dalam tiga faktor utama.
Vietnam dinilai mampu merangkul liberalisasi perdagangan sepenuhnya dengan mendorong reformasi domestik melalui deregulasi dan upaya menurunkan biaya bisnis. Para Analis menunjuk pada berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani Vietnam dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 1995, Viet Nam bergabung dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN. 

Pada tahun 2000, mereka menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan AS, dan pada 2007 bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejak saat itu, perjanjian ASEAN selanjutnya diikuti dengan Cina, India, Jepang dan Korea, dan hanya tahun ini, Kemitraan Trans-Pasifik yang telah diubah diberlakukan - meskipun tanpa AS. Efek kumulatif dari semua perjanjian ini secara bertahap menurunkan tarif yang diberlakukan pada impor dan ekspor ke dan dari Vietnam. Dorongan pemerintah Vietnam menuju ekonomi terbuka juga termasuk reformasi domestik. Pada tahun 1986 negara ini menciptakan Undang-Undang pertama tentang Penanaman Modal Asing, yang memungkinkan perusahaan asing masuk ke Vietnam.

Dalam Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia, peringkat Vietnam naik dari peringkat 77 di tahun 2006 menjadi 55 pada 2017. Di peringkat Ease of Doing Business Bank Dunia, sementara itu, Vietnam naik dari peringkat 104 pada tahun 2007 menjadi peringkat 68 di tahun 2017. Vietnam menginggalkan Indonesia yang berada di peringkat 72. Bank Dunia menyebut Vietnam membuat kemajuan dalam segala hal mulai dari menegakkan kontrak, meningkatkan akses ke kredit dan listrik, membayar pajak dan perdagangan lintas batas. Vietnam juga mulai banyak berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Investasi itu membuahkan hasil. Berbekal infrastruktur yang diperlukan dan dengan kebijakan yang ramah pasar, Viet Nam menjadi pusat investasi dan manufaktur asing di Asia Tenggara. Perusahaan elektronik Jepang dan Korea seperti Samsung, LG, Olympus dan Pioneer serta pembuat pakaian Eropa dan Amerika yang tak terhitung jumlahnya mendirikan toko di negara ini. Pada 2017, Financial Times melaporkan, Vietnam adalah eksportir pakaian terbesar di kawasan ASEAN dan eksportir elektronik terbesar kedua setelah Singapura.

Pertumbuhan ekonomi pun kemudian mengikuti. Sejak 2010, pertumbuhan PDB Vietnam mencapai 5 persen per tahun, dan pada 2017 bahkan mencapai 6,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, negara ini tumbuh dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara berpenghasilan menengah.  PDB per kapita yang sebelumnya hanya US$230 pada tahun 1985, naik lebih dari sepuluh kali lipat pada 2017 menjadi US$2.343. Salah satu yang terpenting, pertumbuhan ekonomi merreka cukup inklusif. Menurut Indeks Pembangunan Inklusif Forum Ekonomi Dunia, Vietnam adalah bagian dari kelompok ekonomi yang telah melakukan sangat baik dalam membuat proses pertumbuhan mereka lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, satu kelemahan yang penting adalah pendekatan pemerintah terhadap hak asasi manusia dan privasi. Kebebasan pers adalah salah satu yang terburuk di dunia. Kendati ekonominya tengah tumbuh, keinginan globalisasi yang kian berkurang di berbagai belahan dunia, Vietnam terlihat sangat rentan, seperti yang dilaporkan Financial Times awal tahun ini. Ekspornya yang bernilai 99,2 persen dari PDB banyak berasal dari keberhasilannya pada investasi dan perdagangan asing. Sebagai pasar yang sedang berkembang, mungkin juga tidak disukai sebagai tempat untuk berinvestasi karena penguatan dolar.Namun untuk saat ini, Vietnam justru diuntungkan dengan meningkatkan ketegangan perdagangan global. Pemerintah AS telah mengenakan kenaikan tarif pada impor produk China senilai ratusan miliar dolar sehingga menyebabkan perusahaan dengan lokasi manufaktur di China mempertimbangkan untuk pindah ke negara-negara seperti Vietnam.Negara ini kini tengah menjadi tuan rumah bagi perhelatan World Economic Forum (WEF). WEF merupakan salah satu ajang pertemuan bergengsi di bidang ekonomi yang biasanya dihadiri oleh para pemimpin dunia dan para menteri ekonomi berbagai negara. Ajang ini juga dihadiri para pemimpin perusahaan-perusahaan bergengsi guna membahas kondisi perekonomian dunia terkini. 

2. Malaysia

Malaysia memiliki jalan-jalan besar yang menghubungkan semua kota besar di pesisir barat Semenanjung Malaysia. Pada 2006, panjang keseluruhan Sistem Jalur Cepat Malaysia adalah 1.471,6 kilometer. Jejaring itu menghubungkan semua kota besar dan sekitarnya: Klang Valley, Johor Bahru, dan Penang satu sama lain. Jalur motor utama (E1 dan E2, E1 adalah bagian Utara Kuala Lumpur, sedangkan E2 adalah bagian selatan), terentang dari ujung utara dan selatan Semenanjung Malaysia, masing-masing di Bukit Kayu Hitam dan Johor Bahru. Jalur itu bagian dari Jaringan Jalur Cepat Asia, yang juga menghubungkan Thailand dan Singapura. Jalan di Malaysia Timur dan pesisir timur Semenanjung Malaysia relatif kurang terbangun. Semua itu berupa jalan yang sangat berkelok-kelok melewati pegunungan dan belum dilapisi aspal, jalan berkerikil. Akibatnya, sungai masih menjadi jalur transportasi penting, di samping pesawat udara sebagai modus utama atau alternatif transportasi bagi penduduk pedalaman. Jasa kereta api di Malaysia Barat dioperasikan oleh Keretapi Tanah Melayu dan memiliki rel cukup banyak yang menghubungkan semua kota besar dan kota kecil di semenanjung, yang juga melebar hingga Singapura. Juga ada rel pendek di Sabah yang dioperasikan oleh Sabah State Railway yang utamanya mengangkut komoditas. Ada juga beberapa pelabuhan di negara ini. Pelabuhan besar utama Malaysia adalah Pelabuhan Klang di Selangor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Pelabuhan penting lainnya dapat ditemukan di Tanjung Kidurong, Kota Kinabalu, Kuching, Kuantan, Pasir Gudang, Penang, Miri, Sandakan, dan Tawau.

Bandar Udara ditemukan di pelosok negara. Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) adalah bandar udara terbesar di negara ini. Bandar udara penting lainnya termasuk Bandar Udara Internasional Kota Kinabalu, Bandar Udara Internasional Penang, Bandar Udara Internasional Kuching, Bandar Udara Internasional Langkawi, dan Bandar Udara Internasional Senai. Ada juga bandar udara di kota-kota kecil, juga pelabuhan udara perintis domestik di kawasan perkotaan Sabah dan Sarawak. Terdapat jasa penerbangan harian yang menghubungkan Timur dan Barat Malaysia. Malaysia adalah rumah bagi maskapai udara murah di kawasan ini, AirAsia. AirAsia berbasis di Sepang dan memiliki penerbangan ke Asia Tenggara dan Tiongkok. Jasa telekomunikasi antarkota disediakan di Malaysia Barat terutama oleh riley radio gelombang pendek.

 Telekomunikasi internasional disediakan melalui kabel bawah laut dan satelit. Salah satu perusahaan telekomunikasi terpenting dan terbesar di Malaysia adalah Telekom Malaysia (TM), yang menyediakan produk-produk dan pelayanan dari sambungan tetap, sambungan bergerak, juga jasa akses Internet dial-up dan broadband. TM memiliki semi-monopoli jasa sambungan telepon tetap di negara ini. Pada Desember 2004, Menteri Energi, Air, dan Komunikasi Lim Keng Yaik melaporkan bahwa hanya 0,85% atau 218.004 orang di Malaysia menggunakan jasa broadband. Tetapi, angka ini didasarkan pada banyaknya pelanggan, sedangkan satuan persentase rumah tangga mencerminkan situasi lebih akurat. Ini menggambarkan kenaikan 0,45% di tiga triwulan. Dia juga melaporkan bahwa pemerintah menargetkan penggunaan 5% pada 2006 dan berlipat dua menjadi 10% pada 2008. Lim Keng Yaik mendorong perusahaan-perusahaan telekomunikasi lokal dan penyedia jasa untuk membuka mil terakhir dan harga lebih murah agar menguntungkan pengguna.

3.    Thailand

BANGKOK. Pemerintah Thailand akan mengerek pertumbuhan ekonomi dengan cara berinvestasi besar-besaran di sektor infrastruktur. Thailand menganggarkan dana sekitar US$ 40 miliar untuk proyek infrastruktur. Namun, hingga kini jumlah yang dibelanjakan masih kurang dari 1%. Salah satu proyek besar yang akan digarap adalah jalur rel Thai Chinese.

Proyek tersebut berjalan setelah 13 kegagalan pertemuan bilateral. Perbedaan pendapat atas biaya, cara pembiayaan dan hak atas tanah membuat proyek ini tak juga jalan. Kini, Thailand memantapkan hati untuk memulai proyek jalur rel sendiri.

Junta militer alias Dewan Nasional Perdamaian dan Ketertiban yang menguasai Thailand lewat kudeta pada 2014 telah menyetujui beberapa proyek. Ada 20 usulan proyek besar hingga tahun 2022.

Menteri Transportasi Thailand memperkirakan proyek tersebut menelan biaya THB 1,41 triliun setara dengan US$ 40,63 miliar. Hingga 19 Agustus 2016, pemerintah baru mencairkan sekitar THB 11,3 miliar atau 0,8% dari total. Ekonom Bank Dunia, Kiatipong Ariyapruchya seperti dikutip Reuters mengatakan, anggaran tersebut berpotensi tidak terserap seluruhnya. "Ada risiko Thailand tidak bisa melaksanakan semua rencana infrastruktur publik," ujar dia.Penyebabnya adalah lambatnya pengadaan proyek, serta panjangnya proses persetujuan dan penilaian dampak lingkungan. Akibatnya, peringkat infrastruktur Thailand dalam indeks daya saing global forum ekonomi dunia jatuh. Jika pada tahun 2006-2007, Thailand ada di peringkat ke 38 pada tahun 2015-2016 jatuh ke level 44. Sementara Indonesia, justru naik dari 89 menjadi 62 pada periode yang sama.Pada semester I-2016, pertumbuhan ekonomi Thailand naik tipis dibantu investasi pemerintah yang tinggi. Tapi ekspor dan konsumsi domestik melemah. Investasi swasta juga turun dalam tiga tahun terakhir.

Menteri Keuangan Thailand Apisak Tantivorawong mengatakan, tanpa investasi swasta pemulihan ekonomi akan lambat. Karena itu, Bank Sentral Thailand memilih mempertahankan suku bunga mendekati rekor terendah selama lebih dari setahun.Investasi publik masih tumbuh 30% menjadi THB 865 miliar dari akhir tahun lalu. Bank of Thailand memprediksi, pertumbuhan ekonomi Thailand pada tahun ini bisa mencapai 3,1%. Sementara itu, Bank Dunia melihat pertumbuhan ekonomi Negeri Gajah Putih hanya 2,5% dari tahun lalu sebesar 2,8%.

 4. Singapura

Infrastruktur transportasi lokal meliputi sebuah sistem transportasi darat di seluruh pulau yang terdiri dari serangkaian jalan ekspres. Sistem jalan umum dilayani oleh angkutan bus resmi dan berbagai perusahaan taksi berizin. Angkutan bus umum telah menjadi topik kritik oleh sejumlah warga Singapura, kebanyakan di antaranya memanfaatkan sistem ini untuk perjalanan komuter sehari-hari. Sejak 1987, sistem metro kereta penumpang Mass Rapid Transit (MRT) telah dioperasikan. Sistem MRT semakin dilengkapi oleh sistem kereta ringan Light Rail Transit (LRT), dan meningkatkan keteraksesan ke kawasan permukiman. Didirikan tahun 2001, sistem EZ-Link memungkinkan kartu pintar digunakan sebagai tiket alternatif yang digunakan pada sistem angkutan umum di Singapura.

Singapura merupakan sebuah hub transportasi internasional di Asia karena letaknya di berbagai rute perdagangan laut dan udara.

Pelabuhan Singapura, dikelola oleh operator pelabuhan PSA International dan Jurong Port, adalah pelabuhan tersibuk kedua di dunia pada 2005 menurut tonase pengapalan yang ditangani, yaitu sebesar 1,15 milyar ton kasar, dan menurut lalu lintas kontainer, yaitu sebanyak 23,2 juta satuan dua puluh kaki (TEU). Pelabuhan Singapura juga merupakan yang tersibuk kedua di dunia menurut tonase kargo, setelah Shanghai dengan 423 juta ton. Selain itu, Singapura merupakan pelabuhan tersibuk pertama di dunia menurut lalu lintas lintas pengapalan dan pusat pengisian bahan bakar kapal terbesar di dunia.

Singapura adalah hub penerbangan untuk kawasan Asia Tenggara dan perhentian untuk rute Kangguru antara Australasia dan Eropa. Bandar Udara Changi Singapura memiliki jaringan seluas 80 maskapai penerbangan yang menghubungkan Singapura ke 200 kota di 68 negara. Bandara ini telah dimasukkan sebagai salah satu bandara internasional terbaik oleh berbagai majalah perjalanan internasional, termasuk sebagai bandara terbaik di dunia untuk pertama kalinya oleh Skytrax pada tahun 2006.  

Bandar Udara Changi saat ini memiliki tiga terminal penumpang. Terdapat juga sebuah terminal bertarif rendah, yang melayani maskapai bertarif rendah Tiger Airways dan Cebu Pacific. Maskapai penerbangan nasionalnya ialah Singapore Airlines (SIA), maskapai yang paling banyak mendapatkan penghargaan di dunia. Bandar Udara Changi Singapura diswastanisasikan pada tahun 2009 dan saat ini dimiliki sepenuhnya oleh Changi Airport Group.

iqbalfaturrahmanblogspot.com

LPI ( Logistics Performance Index )

LPI merupakan indeks kinerja logistik negara-negara di dunia yang dirilis oleh World Bank per dua tahun sekali.

LPI ( Logistics Performance Index ) memiliki 6 dimensi yaitu :

1.    Custom ( Bea dan Cukai )

2.    Infrastructure ( Infrastruktur )

3.    Ease of international shipments ( Pengiriman barang internasional )

4.    Logistic competence and quality ( Kualitas dan kompetensi logistik )

5.    Tracking and tracing ( Pencarian barang )

6.    Timeliness ( Ketepatan waktu )

Analisis dimensi Logistic performance index pada tahun 2012 di Indonesia

1.    Bea cukai berada diperingkat 75 dengan skor 2,53

2.    Infrastruktur berada diperingkat 85 dengan skor 2,54

3.    Pengiriman barang internasional berada diperingkat 57 dengan skor 2,97

4.    Kualitas dan kompetensi logistik berada diperingkat 62 dengan skor 2,85

5.    Pencarian barang berada diperingkat 52 dengan skor 3,12

6.    Ketepatan waktu berada diperingkat 42 dengan skor 3,61

Analisis dimensi Logistic performance index pada tahun 2014 di Indonesia

1.    Bea cukai berada diperingkat 55 dengan skor 2,87

2.    Infrastruktur berada diperingkat 56 dengan skor 2,92

3.    Pengiriman barang internasional berada diperingkat 74 dengan skor 2,87

4.    Kualitas dan kompetensi logistik berada diperingkat 41 dengan skor 3,21

5.    Pencarian barang berada diperingkat 58 dengan skor 3,11

6.    Ketepatan waktu berada diperingkat 50 dengan skor 3,53

Analisis dimensi Logistic performance index pada tahun 2016 di Indonesia

1.    Bea cukai berada diperingkat 69 dengan skor 2,69

2.    Infrastruktur berada diperingkat 73 dengan skor 2,65

3.    Pengiriman barang internasional berada diperingkat 71 dengan skor 2,90

4.    Kualitas dan kompetensi logistik berada diperingkat 55 dengan skor 3,00

5.    Pencarian barang berada diperingkat 51 dengan skor 3,19

6.    Ketepatan waktu berada diperingkat 62 dengan skor 3,46

Analisis dimensi Logistic performance index pada tahun 2018 di Indonesia

1.    Bea cukai berada diperingkat 62 dengan skor 2,67

2.    Infrastruktur berada diperingkat 54 dengan skor 2,90

3.    Pengiriman barang internasional berada diperingkat 42 dengan skor 3,23

4.    Kualitas dan kompetensi logistik berada diperingkat 44 dengan skor 3,10

5.    Pencarian barang berada diperingkat 39 dengan skor 3,30

6.    Ketepatan waktu berada diperingkat 41 dengan skor 3,67

Pendapat dan saran atas trend score dimensi infrastruktur

Menurut worldbank, peringkat infrastuktur dalam Logistic performance Index ( LPI ) di Indonesia pertama kali pada tahun 2007 peringkat 45 dengan skor 2,83 kemudian peringkat infrastuktur pada tahun 2010 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi peringkat 69 dengan skor 2,54 sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali menjadi peringkat 85 dengan skor 2,54 kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2014 dengan peringkat 56 dengan skor 2,92 ,pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi peringkat 73 dengan skor 2,65 kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi peringkat 54 dengan skor 2,90 . Namun kenaikan ini tidak diimbangi perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik . masih banyak jalur pelayaran yang tidak efektif kondisi jalan yang tidak baik kuantitas maupun kualitas diantaranya tidak adanya hubport , infrastruktur logistik nasional belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien hal ini mengakibatkan belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan, pergudangan , transportasi. Sedangkan dari segi pelaku dan penyedia jasa logistik rendahnya kinerja sektor ini disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan daya saing pelaku dan penyedia jasa logistik nasional baik pada tataran nasional maupun global, lemah nya jaringan nasional dan internasional dan besarnya dominasi perusahaan-perusahaan multinasional.

Menurut pendapat saya terjadi peningkatan infrastruktur yang sudah mulai membaik sebagai hasilnya Indonesia mengalami peningkatan dalam Indeks performa Logistik tahun 2018 ke posisi 46 dari posisi 63 dibandingkan tahun sebelumnya. meskipun belum dibarengi ongkos logistik  yang masih terbilang tinggi dengan negara lainnya dan juga kinerja logistik di Indonesia belum mampu bersaing dengan negara tetangga.

Dan saran saya adalah jika ingin dimensi infrastruktur tidak dibawah rata-rata 3.15 maka hal yang harus diperhatikan yaitu biaya logistik yang terlalu tinggi karena biaya logistik yang terlalu tinggi akan menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah harus menurunkan biaya logistik di Indonesia dan juga pemerintah harus memperbaiki kinerja logistik agar Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga.

Pengaruh kondisi infrastruktur terhadap biaya distribusi

Kondisi Insfrastuktur saling berkaitan dengan biaya distribusi di Indonesia apabila di Indonesia Kondisi Infrastruktur baik maka biaya distribusi akan menjadi murah dan apabila kondisi infrastruktur belum terjangkau maka biaya distribusi akan menjadi mahal.

Ketika keadaan infrastruktur disebuah negara lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena biaya bisnis yang sangat tinggi). Biaya logistik yang sangat tinggi indonesia bisa menyebabkan perbedaan harga yang substansial diantara provinsi-provinsi di nusantara. Contoh, beras jauh lebih mahal di Indonesia bagian timur dari pada jawa atau sumatera, karena biaya tambahan yang timbul dari titik produksi ke end user. Jaringan perdagangan yang lemah di Indonesia, baik antar pulau dan intra-pulau menyebabkan tekanan inflasi berat pada produk yang diproduksi dalam negeri. Saat ini transportasi laut lebih mahal daripada transportasi darat, karena infrastruktur maritim di Indonesia belum dikembangkan secara substansial.

Distribusi barang sebaiknya tidak dititik beratkan pada distribusi penggunaan transportasi darat pemerintah harus segera mengatur manajemen transportasi multimoda. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi yang ada dapat memperlambat waktu pengiriman hal ini tentu saja dapat menurunkan index logistik yang ada khususnya dari sektor infrastruktur. Peningkatan peringkat LPI diharapkan dapat menurunkan biaya logsitik secara signifikan. Hal ini dapat menurunkan harga produk, sehingga dapat meningkatkan biaya saing produk dan daya beli masyarakat.

Saran atau perbaikan atas dimensi lainnya

-       Ke-empat dimensi ini memiliki hubungan yang saling berkesinambungan yaitu ( Bea Cukai, Pengiriman barang internasional, Kualitas & kompetensi logistik, dan Pencarian barang )

Sistem pertukaran data elektronik manifest (Dokumen Muatan Barang) yang terus disempurnakan DITJEN BEA CUKAI melalui Peraturan Menteri Keuangan no.158/2017 akan dapat memperbaiki kinerja logistik indonesia. PMK no.158/2017 mengatur tentang penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifest kedatangan sarana pengangkut dan manifest keberangkatan sarana pengangkut. Kebijakan bea cukai yang mengarah pada trade facilitation sudah tepat, sehingga dapat mempercepat proses impor dan ekspor . Perdagangan internasional akan terakselerasi dengan baik.

-       Dimensi ketepatan waktu

Dalam hal ketepatan waktu ini sangat penting terhadap pengiriman barang/proses distribusi ke tangan konsumen. Misalnya jika ingin mengirim barang maka ketepatan waktu ini harus diperhatikan agar konsumen puas terhadap pelayanan yang kita berikan dan konsumen tersebut akan memakai/menggunakan produk dari kita lagi. Dalam dimensi ini kita perlu bekerja sama dan berintegrasi dengan pengelola transportasi, penyedia jasa angkutan, dan pihak terkait.